DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perubahan Plt Dirut sebuah bank nasional pascarapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 17 Maret 2025 memantik analisis hukum dari kalangan ahli.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2025 menjadi Rp 4,309 triliun setelah sebelumnya ditetapkan Rp 4,446 triliun menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengurangan sebesar Rp 156 miliar ini diputuskan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Malang - Program makan siang bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Muhammad Nafis, S.H., M.H., Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (Unisma), menilai bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam menanggulangi malnutrisi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan terkait sengketa Pilkada Aceh Tamiang menuai sorotan dari kalangan akademisi. Putusan tersebut dinilai memiliki sejumlah permasalahan hukum yang fundamental.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Orasi Alhudri yang mendukung Muzakir Manaf (Mualem) sebagai calon Gubernur Aceh dinilai tidak menyalahi aturan. Demikian pendapat praktisi hukum, Hermanto, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar Pasal 5 Huruf N dan Pasal 14 Huruf i PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar Hukum Mawardi Ismail menyoroti proses revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dinilai terlalu terburu-buru. Menurutnya, undang-undang yang menyangkut kepentingan publik secara luas membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih masif dalam proses perumusannya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak ada yang salah. Sebab menurutnya sudah sesuai dengan prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan jajarannya tidak mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang terdapat beberapa kontroversi. Pendapat itu diungkapkan Pakar Hukum Administrasi Negara Dr. Harsanto Nursadi pada kanal YouTube dkhairatTV, Sabtu (8/1/2022).
